IDENTITAS

Admin Lepnesia | Minggu, 13 Oktober 2013 - 15:28:26 WIB | dibaca: 449 pembaca

IDENTITAS
Program : Nusantara Indonesia Pintar
Nama Organisasi : Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA)
Kegiatan : Penerapan “Sistem Pabrikasi Pendidikan” melalui (1) Kontrol Etik Pendidikan (2) Peningkatan Potensi Akademik Guru dan Dosen (3) Pemetaan Pendidikan (4) Pengembangan Informasi Pendidikan
Unit Kegiatan : Klinik Pendididikan Nusantara Indonesia Pintar (KPNIP)
Rekomendasi : Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Pelaksana : Lepnesia Nusantara di tingkat Nasional
Lepnesia Provinsi di tingkat Provinsi
Lepnesia Kabupaten Kota
Legalitas Pelaksana : Terdaftar pada Kesbanglinmas Pemda
Kerja Sama : Dinas-dinas Pendidikan di Daerah
Penyelenggara : Yayasan Nusantara Indonesia Pintar (Yay. NIP)
Izin Menkeh Nomor : C-01.HT.01.02 TH 2003
Alamat : 1. Jl. Kayu Putih Utara B No. 19 Jakarta Timur-INDONESIA
2. Jl. Perjuangan No. A/4 T.Rejo Medan Sunggal–Sumatera Utara (Kantor Pusat)
Website : www//lepnesia.or.id
Email : nusantaraIP@yahoo.co.id
Contact Persons : HP. 0813 979 08745 (Jon Piter S)
   

Jakarta, Oktober 2014
an.Pendiri


Jon Piter Sinaga
Ketua


Pendiri Yayasan :

              Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, MKes (Sumut) - Ketua
              Dr. TM. Jamil, MS (Aceh) - Anggota
              Dr. Dasrul, MS (Aceh) – Anggota
              Prof. Ahamd Hidir, MS (Riau) – Anggota
              Prof. Dr. Adnil Edwin Nurdin, Sp.K (Sumbar) – Anggota
              Dr. Andio Penta, MS (Jambi) – Anggota
              Kasmir Efefendi H (DKI Jakarta) -  Anggota
              Prof. Dr. Isbandi, MS (Jateng) – Anggota
              Prof. Dr. Pujo Suharso, MS (DI.Yogjakarta) - Anggota
              Prof.Dr. Hari Basuki N, dr. M.Kes (Jatim)- Anggota
              Prof. Dr. H. Sunaryo, MS (Jatim) – Anggota
              Prof. Dr. Marino, MS (Jatim)- Anggota
              Prof. Dr. I Wayan Rai, MS (Bali) – Anggota
              Dr. Frans  Salesman, SE, Mkes (NTT) – Anggota
              Prof. Dr. Felix Sanga, MS (NTT) – Anggota
              Dr. Simon Sira, MA (NTT) – Anggota
              Prof. Dr. Afrizal, MS (Kalbar) – Anggota
              Prof. Dr. Sidik R. Usop, MS (Kalteng) – Anggota
              Dr. AR. Shadin, MKes (Kalsel) – Anggota
              Prof. Dr. Andi Ichrar, MS (Kaltim) – Anggota
              Prof. Dr. Ferdinand, MS (Sulut) – Anggota
              Prof. Dr. Johanes Pelealu (Sulut) – Anggota
              Prof. Dr. Eka Suaeb, MS (Sulteng)- Anggota
              Prof. Dr. Syamsul Bahri, MS (Sulsel) – Anggota

 

I.  Dasar Pemikiran

Pengangguran yang dapat menimbulkan berbagai jenis gangguan pada masyarakat dan cita-cita dari tamatan sekolah atau Perguruan Tinggi (PT) yang  mengharapkan hanya ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  atau tenaga kerja swasta, adalah fenomena penyakit sumber daya pendidikan yang perlu dan segera dicermati dalam sebuah bangsa. Meningkatnya frekwensi tindak kejahatan, kekerasan, intimidasi dan diskriminasi di dalam atau di luar sekolah dapat di jadikan sebuah gejala penyakit pendidikan masyarakat. Pemikiran itu dapat dijadikan sebagai bentuk kajian intelektual tentang  hubungan akademisi dengan nilai-nilai etik pendidikan. 
Secara umum hakikat pendidikan ditujukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan sertifikat (ijazah) yang dapat dijadikan mengukur kemajuan. Di dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan, memasuki sebuah lembaga pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi) hanya ditujukan untuk mendapatkan ijazah tanpa memikirkan kaidah keilmuannya. Sebagaimana telah di utarakan di atas, jika seseorang ingin mendapatkan serfikat Ijazah hanya untuk tujuan menjadi PNS atau Karyawan swasta adalah sebuah bentuk kajian tentang kegagalan pendidikan. Atau, jika seorang Guru atau Dosen  berupaya mendapatkan Ijazah hanya ditujukan untuk tujuan Sertifikasi Pendidik sebagaimana dengan tuntutan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor : 14 Tahun 2005, dimana seorang guru wajib Strata-1 (S-1) dan Dosen Strata-2 (S-2) adalah juga sebuah bentuk kegagalan sistem pendidikan. Apabila hakikat pendidikan yang hanya mendapatkan ijazah seperti itu telah terjadi dan dibiarkan terus berlanjut, maka kejahatan akan administrasi pendidikan dan peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia mendatang akan menjadi stigma buruk bagi pembangunan bangsa dan negeri ini. Belum lagi  “sindroma” adanya dugaan tentang  beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang fungsinya hanya mencetak dan mengeluarkan Ijazah tanpa mengindahkan kaidah keilmuannya dengan sengaja membuka perwakilan kampusnya diberbagai daerah hanya untuk tujuan mengeluarkan Ijazah tanpa mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Disisi lain dari kewajiban seorang Dosen tentang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) yang pekerjaannya hanya sekedar memenuhi persyaratan tertentu tanpa memiliki nilai-nilai pendidikan dan kaidah keilmuaannya. Kewajiban seorang guru dalam kenaikan pangkat/golongannya yang pekerjaannya menggunakan jasa orang lain, yang dapat membuat sang guru tidak mengerti tentang apa tugas pokok dan fungsinya sebagai pekerjaan profesional.
Keseluruhan tataran “sindroma” penyakit pendidikan dikemukaan di atas harus segera diinisiasi dengan mengembalikan arti dan hakikat pendidikan sesungguhnya, kendati pekerjaannya dilakukan secara bertahap namun harus berkesinambungan. Diharapkan Guru dan Dosen harus mampu menjadi “pelopor pendidikan”, lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi harus lebih mengutamakan kaidah ilmu dan pengetahuan. Dalam rangka pemikiran itulah dibuat Program Nusantara Indonesia Pintar (PNPI) sebagai kegiatan dari Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA), diharapkan nantinya Guru dan Dosen yang sudah memiliki “Sertifikasi Pendidik” turut ambil bagian di dalamnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang mengacu pada permasalahan secara mendasar, sungguh-sungguh, sistematik dari semua komponem bangsa tanpa kecuali.       
Adapun pendekatan akademis yang akan dilakukan dalam PNIP itu mengacu pada alasan mendasar dari sebab akibat dari ; (1) Tidak/belum melembaganya sistem dan kontrol etik pada semua stakeholder pendidikan; (2) Keterbatasan/ketiadaan unsur sarana prasarana pendidikan lebih interaktif dan  komunikatif yang tertata secara sistematis, (3) Sempitnya ruang  atau peluang kesempatan mendapatkan lapangan kerja atau untuk melanjutkan pendidikan; (4) Tidak adanya/belum melekatnya pengawasan terhadap berbagai akses kebutuhan sekunder pendidikan, (5) Pembangunan terdikotomi yang menyebabkan keterlambatan birokrasi dan administrasi pemerintah dibidang pelayanan pendidikan. Secara khusus, keterlambatan ini terkait dengan dikotomi pembangunan antara daerah pedesaan dengan perkotaan mengingat letak geografis dan topografis Nusantara Indonesia yang begitu luas dan penyebaran penduduknya tidak merata. Alasan sebab akibat itu menjadi peluang dan konsep ideal untuk melakukan PNIP yang secara umum ditujukan sebagai  penyangga “Sistem Pendidikan Nasional” (Sisdiknas). Program itu akan searah dengan tuntutan perkembangan zaman dan pesatnya arus globalisasi yang secara pragmatis telah menimbulkan derajat ilmu dan pengetahuan bangsa Indonesia menjadi sebuah tontonan dari pendidikan dunia Internasional.
 
II.  PROGRAM NUSANTARA INDONESIA PINTAR (PNIP)
Program Nusantara Indonesia Pintar (PNIP) merupakan bagian dari  program  “Indonesia Pintar” sebagaimana titik berat program kerja dari Visi Misi Calon Presiden Jokowi-JK dibidang pendidikan. Program kerja pendidikan itu sesuai dengan ketetapam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2014. Rancangan kegiatan PNIP ini ditujukan untuk mempersiapkan adanya ruang kebersamaan pemerintah dengan masyarakat luas untuk dapat secara bersama-sama ikut memajukan pendidikan di seluruh wilayah Nusantara Indonesia.  Sebagaimana, Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan. Pasal 11 ayat (1) pada undang-undang itu menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Adapun bagian dari rancang kegiatan PNPI dimaksud selain menyelenggarakan “Klinik Pendidikan Nusantara Indonesia Pintar (KPNIP)” pada setiap kecamatan adalah juga untuk dapat secara bersama-sama merumuskan “Komisi Etik Pendidikan Indonesia (KEPINDO)” sesuai dengan tingkatan organisasi pemerintahan.  Titik berat kajian kedua kegiatan itu mengacu pada pengembangan sebuah “Sistem  Pabrikasi Pendidikan” yang di dalamnya terdapat 4 (empat) kajian unsur dari kumpulan unsur pelayanan pendidikan.  Keempat kajian unsur itu adalah ; (1) Sistem Kontrol  etik pendidikan; (2) Sistem Peningkatan potensi akademik guru dan dosen; (3) Sistem Pemetaan Pendidikam ; (4) Sistem Pengembangan informasi pendidikan. Secara umum kajian sistem dari keempat unsur “Sistem Pabrikasi Pendidikan” itu ditujukan untuk memelihara dan memberdayakan nilai-nilai etik pendidikan, meningkatkan profesionalisme Guru dan Dosen,  pemerataan dan keseimbangan pelayanan pendidikan, mengaktualisasikan informasi dan tenologi melalui jaringan internet.