Daerah

PEMPROV. DKI JAKARTA REKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENDIDIKAN DAN APRESIASI PENYELENGGARAN

Admin Lepnesia | Senin, 29 September 2014 - 17:03:02 WIB | dibaca: 351 pembaca

Prof. Dr. Jon Piter Sinaga : Lepnesia KRAN Komisi Etik Pendidikan Indonesia (Kepindo)

Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) merupakan lembaga komuniti-komuniti para intelektual Akademisi dan Praktisi Pendidikan Indonesia yang visi misinya bermuara pada program pembentukan Komisi Etik Pendidikan Indonesia (KEPINDO) dan penyelenggaraan Klinik Pendidikan Indonesia Pintar. Rancangan LEPNESIA sebagai mitra kerja pemerintah akan menjadi Pendamping Program “Indonesia Pintar” sesuai dengan Visi-Misi Presiden terpilih yang bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan pendidikan. Masalah pendidikan saat ini sangat kompleks dan multi dimemsional, sejak dari hilangnya tugas guru sebagai pekerjaan professional hingga mandulnya otoritas sekolah sebagai pabrikasi akhlak dan moral anak bangsa ditambah semakin terabaikannya berbagai standart kompetensi penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan pemerintah sebagai prasyarat untuk menentukan arah dan peningkatan mutu pendidikan.   Salah satu faktor penyebab masalah pendidikan itu yang tidak boleh dipersalahkan begitu saja seperti dengan diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen yang telah menuai kontraversial, dimana guru wajib sarjana (S-1) dan Dosen wajib S-2. Ratusan bahkan mungkin ribuan guru dan dosen mendapatkan ijazah asal jadi tanpa memperhatikan proses pembelajaran kendati hal itu sangat bertentangan dengan etik pendidikan tinggi.  Hal itu terjadi dikarenakan (1) Belum ada/melembaganya sistem kontrol etik pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ; (2) Keterbatasan/ketiadaan prasarana dan sarana komunikasi pendidikan yang tertata secara sistematis, merata dan seimbang diberbagai daerah ; (3) Kurangnya keleluasaan dan peluang bagi anak untuk sekolah serta mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; (4) Kelangkaan berbagai akses kebutuhan sekunder pelayanan pendidikan ; (5) Keterlambatan administrasi pendidikan akibat sistem pembangunan yang masih terdikotomi, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kondisi letak geografis dan topografinya. Untuk tujuan penanganan masalah pendidikan itulah perlu segera diselenggarakan program (1) “Klinik Pendidikan Indonesia Pintar”  mengisi dan meningkatkan potensi akademik guru dan agar dapat bertindak professional,  mampu menyampaikan gagasan-gagasannya; (2) Membentuk Komsi Etik Pendidikan Indonesia (KEPINDO) sebagai lanhkah lembaga kontrol nilai-nilai etik pendidikan. Hal ini tentu sangat membutuhkan dukungan kerja sama dengan pemerintah, baik dengan pemerintahan Provinsi maupun pemerintahan Kabupaten/Kota dan juga diharapkan adanya dukungan kerja sama dari seluruh stakeholder pendidikan dalam dan luar Negeri. Dalam kerangka kedua program itu telah dibentuk Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA) yang akan bersinergi dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat luas. Lepnesia akan membuka KRAN pembentukan KEPINDO diseluruh wilayah Indonesia, dimana Komisioner LEPNESIA pada masing-masing tingkatan organisasi yang telah dipersiapkan  mejadi komisioner Komisi Etik Pendidikan Indonesia yang pembentukannya dilakukan secara bersama-sama dengan unsur pemerintahan dan masyarakat setempat. Diharapkan kehadiran KEPINDO mampu menutup KRAN segala bentuk pelanggaran nilai-nilai etik pendidikan yang telah terindikasi menjadi stigma buruk bagi kemajuan pendidikan Indonesia. LEPNESIA yang sudah terbentuk diberbagai wilayah Indonesia sebagai embryo KEPINDO baik ditingkat Nasional. tingkat Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota, juga akan menjadi pelaksana kegiatan Klinik Pendidikan Indonesia Pintar pada tngkat kecamatan-kecamatan. KEPINDO akan memiliki hukum administrasi dan izin dari Kemendikbud RI dan Klinik Pendidikan Indonesia Pintar akan dikelola Yayasan Pintu Gerbang Informasi Perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia (PGIP NKRI) dengan Surat Keputusan Kementerian Kehakiman  dan HAM Izin Nomor : C - 01.HT.01.02 TH 2003 Tanggal 29 Januari 2003  berdasar pada Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 dan sesuai pendaftarannya pada Depdagri Kesbang Tanggal 28 Januari 2003 tentang kegiatan organisasi Kesamaan Profesi dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Yayasan PGIP NKRI Nomor Inventaris : 18 / D.I / I / 2003 Depdagri Kesbang Tanggal 28 Januari 2003. Status dan kedudukan lembaga dalam yayasan sebagai pelaksana sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan PGIP NKRI Nomor : 18/PGIP-NKRI/SK/VI/2014 Tanggal 6 Juni 2014 tentang pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Etik Pendidikan Indonesia (LEPNESIA).  Secara umum LEPNESIA memiliki 4 (empat) bidang utama kegiatan, diantaranya; (1) Sistem kontrol etik pendidikan; (2) Sistem peningkatan potensi akademik guru dan dosen; (3) Sistem pemetaan penelitian sarana prasana pendidikan; (4) Sistem pengembangan informasi pendidikan. Unsur sistem Kontrol dan Etik Pendidikan adalah berkaitan dengan proses hukum, perundang-undangan, peraturan, kaidah dan norma-norma pendidikan. Kegiatan sistem kontrol etik ini bertujuan untuk melakukan tindakan penyehatan pada setiap proses pelayanan, penyelenggaraan, intensifikasi sarana prasana sumber daya pendidikan yang ditujukan bagi pendidikan anak. Peningkatan unsur ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan advokasi, mediasi dan konsultasi pendidikan. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan dapat diidentifikasi tentang bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak dalam keluarga, bagaimana peran guru dan dosen di sekolah dan Perguruan Tinggi,  bagaimana peran pemerintah dalam pengadaan pemerataan dan keseimbangan sarana prasana pendidikan serta bagaimana peran keikutsertaan masyarakat luas turut bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Unsur Peningkatan Potensi Akademik Guru dan Dosen adalah upaya-upaya yang mengembangkan wawasan profesi guru dan dosen  bertujuan agar setiap guru  berkemanpuan mengemukakan pendapat, gagasan dalam rangka memajukan pendidikan dilingkungan profesinya. Kemandirian guru dosen sebagai pekerjaan professional dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas penguasaan sistematika dan metodologi Penelitian, Karya Tulis Ilmiah (KTI), dan berbagai keahlian profesi pendidikan lainnya. Unsur Pemetaan Sarana Prasana Pendidikan adalah kegiatan penelitian terhadap seluruh sumber daya pendidikan, baik menyangkut dokumen sumber daya  manusia guru dan dosen, maupun berbagai akses sumber daya sarana prasarana penunjang pendidikan  lainnya. Pemetaan dengan melakukan penelitian pendidikan ini bertujuan untuk pemerataan dan keseimbangan berbagai akses pelayanan pendidikan bagi anak maupun bagi guru dan dosen. Unsur Pengembangan Informasi Pendidikan adalah Penyebaran informasi media cetak dan elektronik serta bantuan komunikasi sumber daya manusia secara langsung dengan cara “dialog pendidikan”. Sistem pelayanan ini mengharapkan agar setiap guru dan dosen mampu menguasai intensitas layanan “internet”, “Journal  Ilmiah” dan Tabloid Pendidikan” secara “online”.Keempat bidang itu adalah  satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang disebut sebagai sebuah sistem. “Sistem Pabrikasi Pendidikan” dalam aktvitas “Klinik Pendidikan Indonesia Pintar” akan ditransformasikan dengan peningkatan interaksi dan komunikasi kumpulan unsur yang sengaja dirancang searah dengan tuntutan perkembangan zaman dan pesatnya arus globalisasi dalam dunia pendidikan sekarang dan masa mendatang. Unsur Guru dan Dosen  memegang peranan sangat penting pada proses pembelajaran  dalam pengajaran dan pendidikan anak, bahkan lebih bertanggung jawab terhadap maju mundurnya mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Guru dan dosen yang berkualitas akan menghasilkan SDM anak yang berkualitas dan atau sebaliknya. Namun harapan itu dapat dicapai apabila didukung dengan ketersediaan dari komunikasi dan interaksi berbagai unsur-unsur lainnya. Sebaliknya bagaimanapun ketersediaan unsur sarana-prasarana lainnya, apabila unsur guru dan dosen tidak memiliki keahlian dibidangnya atau tidak memiliki unsur profesionalisme keilmuannya,  tentu saja tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal. Demikian paparan singkat Prof. Dr. Jon Piter Sinaga selaku inisiator dalam acara tatap muka dengan Pemprov. DKI Jakarta (12/9) dihadapan Budi Utomo mewakili Ir. H. Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta yang tidak bisa hadir karena pertemuannya dengan Presiden SBY dalam waktu yang bersamaan,  juga turut hadir dalam acara tatap muka itu Inspektur, Kadispend, Kabiro Kerjasama LN, Kesbang Prov DKI Jakarta yang berlangsung di Balai Kota Jakarta.
Pemprov. DKI Jakarta sangat mengapresiasi pembentukan KEPINDO dan Klinik Pendidikan Indonesia Pintar untuk segera dapat direalisasikan mengingat permasalahan pendidikan diberbagai daerah terjadi sangat multikompleks dan telah berdampak buruk pada mutu pendidikan anak bangsa saat ini. Mengingat pendidikan moral dan nilai-nilai etik pendidikan adalah sebagai prasyarat pendidikan karakter untuk itu Pemda DKI Jakarta sipa memberikan rekomendasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan demikian ungkap dari Dinas Pendidikan Jakarta. Hal itu disampaikan dihadapan Prof. WBP Simanjuntak, PhD (Direktur Lepnesia), Dr. Igor Wijawa, MPd (Direktur Lepnesia Jkt). Dr. Alum PS, SH,  MHum  (Direktur Lepnesia Sumut) dan beberapa Direktur Lepnesia Kabupaten/Kota yang turut hadir dari berbagai daerah Kabupaten/Kota  di Indonesia.
 
Jakarta,  12 September 2014
Ketua Yayasan PGIP
Prof. Dr. Jon Piter Sinaga










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)